Di sisi alin, IESR menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan oleh Satgas TEH. Salah satunya adalah kesulitan pemerintah mencapai target investasi energi terbarukan yang kerap meleset dari target.

Pada 2024, investasinya hanya mencapai US$ 1,8 miliar, jauh di bawah target US$ 2,6 miliar. Rendahnya minat investasi di energi terbarukan dalam beberapa tahun terakhir menunjukan iklim investasi yang tidak mendukung.

Penolakan masyarakat yang terjadi di sejumlah proyek energi terbarukan seperti panas bumi di Flores, PLTS Terapung di Sumatera Barat, dan PLTA meningkatkan risiko proyek-proyek energi terbarukan di mata pelaku bisnis dan lembaga pembiayaan.

Oleh karena itu, IESR mendorong agar Satgas TEH menjadi wadah koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah untuk mempercepat transisi energi. Melalui wadah ini juga, pemerintah dapat menemukan jalan keluar mengatasi hambatan investasi energi terbarukan, serta merancang reformasi kebijakan yang lebih mendukung energi bersih.

Selain itu, satgas diharapkan memperkuat peranan Indonesia dalam implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM), sehingga meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam mengelola pembiayaan transisi energi di sektor ketenagalistrikan serta mencapai target puncak emisi sektor listrik pada 2030 dan net-zero emission pada 2050.

Fabby menyatakan, IESR percaya bahwa peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan di Indonesia dapat dilakukan dengan cepat dan hemat biaya (cost-effective). Melalui studi berjudul Unlocking Indonesia’s Renewable Future, IESR telah mengidentifikasi potensi proyek energi terbarukan berkapasitas 333 GW yang layak secara teknis dan finansial di 632 lokasi.

Data tersebut dapat menjadi referensi bagi Satgas TEH untuk menyoroti peluang investasi energi terbarukan di Indonesia dan masuk dalam daftar proyek yang dapat didanai oleh JETP dan ETM untuk mensubstitusi PLTU.

Fabby menerangkan, Eropa akan segera mengenakan pajak karbon pada barang dan jasa yang masuk ke kawasannya. Ini menandakan bahwa perdagangan dan pembangunan ekonomi global bergerak ke arah rendah karbon. Indonesia harus memastikan industrinya siap agar tetap berdaya saing.

“Satgas TEH berperan penting dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau dengan mendorong dekarbonisasi di sektor industri. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan di masa depan,” jelas Fabby.

Sebagai langkah penting dalam transisi energi, IESR mendorong agar Satgas TEH memastikan komunikasi yang inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, serta sektor swasta lainnya. Partisipasi aktif dari berbagai sektor menjadi kunci utama untuk memastikan transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masa depan Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

LIVE STREAMING

Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV