JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (18/3/2025). Kedatangan keduanya untuk membahas pencegahan korupsi pada program kementeriannya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menerangkan, KPK siap mengawal pelaksanaan program tiga juta rumah dan penyaluran bantuan sosial (bansos). KPK berkomitmen menutup celah terjadinya potensi korupsi dalam pelaksanaannya. 

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program presiden, khususnya yang terkait dengan KPK ini adalah pembangunan tiga juta rumah dan serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Tanak.  

Menurut Tanak, pencegahan korupsi tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya menghendaki agar tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan uang negara untuk program-program tersebut.

"Bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun tiga juta rumah perumahan dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini tidak salah sasaran," ujar Tanak. 

Tanak meyakini pembangunan pasti terwujud jika tidak ada korupsi. Pihaknya pun berkomitmen untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi pada tiap pelaksanaan program pemerintah.

"Inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menyampaikan Prabowo kerap menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan gencar memberantas korupsi. Adapun sektor perumahan, sebut Ara, merupakan salah satu prioritas dari pemerintahan saat ini.

Ara pun mengaku mendapat masukan dari pimpinan KPK soal pentingnya data yang valid dalam menjalankan suatu program. Ara turut mengungkit soal adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rumah subsidi.

Menurutnya, program BSPS diberikan untuk masyarakat dalam kategori miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin. Kelompok masyarakat ini yang menjadi prioritas.

“Kita sadari dalam pengalaman kita berbangsa bernegara, masalah data ini menjadi PR yang terus kita perbaiki, sehingga dengan arahan tadi kami bisa berpegang program-program untuk segera kami bisa jalankan dengan adanya kepastian hukum, dengan adanya kepastian data by name dan by address," ucap Ara. 

Sementara itu, Gus Ipul menerangkan sejak awal Prabowo memberi arahan kepada pihaknya supaya bansos disalurkan secara tepat sasaran. Oleh sebab itu, dia menilai dibutuhkan data yang akurat agar hal tersebut bisa terwujud. Badan Pusat Statistik (BPS), sebut Gus Ipul, juga sudah ditugaskan untuk mengkonsolidasikan data semua kementerian/lembaga.

"Berdasarkan data itulah, ke depan bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi nasional pada triwulan kedua," imbuh Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, Kemensos juga punya kerja sama dengan KPK sejak 2020 yang akan berakhir 2025. Soal ini, dia berharap agar pimpinan KPK bersedia melanjutkan kerja sama yang telah terjalin.

"Dengan adanya kerja sama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

LIVE STREAMING

Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV