JAKARTA, investor.id – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) didorong untuk terus menjalankan fungsi pentingnya memastikan keberlanjutan dana haji. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memuji peran krusial BPKH dalam pengelolaan dana haji, termasuk inisiatif lembaga tersebut mewujudkan haji yang lebih terjangkau.

Hal itu disampaikan Muzani di sela silaturahmi akbar di Pondok Pesantren Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah, Minggu (9/3/2025).

"BPKH merupakan lembaga penting dalam mengelola keuangan haji, agar bisa memberi nilai manfaat yang semakin besar dari hari ke hari, sehingga mampu meringankan biaya jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci," jelas dia dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Karena itu, Muzani berharap BPKH terus memperbaiki kinerja untuk menjamin tata kelola dana haji yang semakin terpercaya.

"Harapan kami kepada teman-teman yang mengelola keuangan haji agar bisa semakin amanah, produktif, dan efektif," imbuh dia.

Sebelumnya, DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) juga menolak wacana pembubaran BPKH. 

"Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional," tegas Wakil Ketua Umum IPHI Mohamad Anshori dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, baru-baru ini.

Anshori mengingatkan sebelum BPKH dibentuk, banyak celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dana haji. Dengan demikian, jelas dia, ide pembubaran BPKH bukan solusi memperbaiki pengelolaan dana haji.

“Tapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jemaah,” kata dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

LIVE STREAMING

Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV