JAKARTA, investor.id – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengajak grup pengusaha perhotelan, ritel, dan eskpor impor di Arab Saudi, agar berperan dalam membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.

Hal itu digaungkan BPKH saat mengadakan kegiatan UMKM Goes to Hajj bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah. Upaya tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM. Program UMKM Goes to Hajj juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan memberikan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar haji.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander menegaskan komitmen BPKH dalam mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.

“UMKM dapat turut serta dalam ekosistem perhajian untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji” jelas dia dalam keterangan tertulis, Minggu (23/2/2025).

Pada kesempatan itu, Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI/Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM, menekankan bahwa potensi produk Sumatra Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa.

“PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk Hipermi (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Satu Sumbar, Syukriah, menegaskan bahwa DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatra Barat.

Dia menjelaskan, DJPb dalam hal ini diminta untuk menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa dan memberikan rekomendasi.

Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang perlu dikembangkan yaitu bumbu dan rendang, yang dimana industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatra Barat yang agraris.

“Hipermi di bawah binaan DJPb Kemenkeu Provinsi Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” ujar dia.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Endrizal mengatakan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung program ini.

“Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” jelas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

LIVE STREAMING

Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV