JAKARTA, investor.id - Industri farmasi dan alat kesehatan nasional semakin menunjukkan potensinya. Dengan belanja kesehatan nasional yang mencapai Rp 560–580 triliun per tahun, sektor ini menawarkan peluang investasi yang sangat menjanjikan. Dukungan regulasi yang semakin berpihak pada industri dalam negeri serta digitalisasi rantai pasokan semakin membuka jalan bagi investor untuk turut berkontribusi dalam transformasi kesehatan Indonesia.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) sebesar 6,5% pada 2025, sementara industri alat kesehatan diproyeksikan meningkat 8%. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan obat-obatan, peralatan medis, serta infrastruktur kesehatan yang terus berkembang.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Imam Subagyo, menegaskan pentingnya investasi di sektor ini.

“Peran pemerintah sangat penting dalam memperkuat industri alat kesehatan melalui kebijakan yang mendukung. Kami berharap dapat terus bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan industri ini,” ujarnya.

Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku farmasi hingga 90%. Namun, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mulai mengubah peta industri. Pemerintah kini mendorong produsen farmasi untuk menggunakan bahan baku lokal guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan daya saing nasional.

Digitalisasi Distribusi, Solusi Efisien dan Pemerataan Akses Kesehatan

Distribusi obat dan alat kesehatan masih menjadi tantangan utama di Indonesia, terutama karena kondisi geografis yang kompleks. Namun, digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam sistem logistik farmasi.

Digitalisasi dalam distribusi dapat menjadi solusi untuk memperluas akses dan menjamin ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek, serta masyarakat umum.

Dalam keterangannya di laman resmi, Kemenkes RI menyatakan bahwa digitalisasi dalam program Integrasi Layanan Primer (ILP) dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi digital mendukung penyediaan layanan kesehatan yang dapat diakses, efisien, dan adil.

Sementara itu, BPJS Kesehatan yang kini memiliki lebih dari 277 juta peserta (98,25% populasi), telah meluncurkan fitur laporan kekosongan obat untuk memonitor ketersediaan obat di rumah sakit dan apotek. Selain itu, penerapan teknologi pelacakan digital dalam distribusi farmasi semakin meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem ini sangat penting, terutama untuk produk rantai dingin (cold chain products) seperti vaksin dan obat-obatan tertentu yang membutuhkan penyimpanan dengan standar suhu ketat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa digitalisasi distribusi kesehatan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

“Melalui sistem teknologi terintegrasi, efisiensi ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 1.500 triliun per tahun,” kata Luhut.

Potensi Triliunan Pasar Farmasi dan Alat Kesehatan

Dengan pertumbuhan yang stabil dan permintaan yang terus meningkat, sektor farmasi dan alat kesehatan menjadi ladang investasi yang menjanjikan. Para investor dapat masuk ke berbagai aspek industri ini, mulai dari produksi bahan baku, manufaktur alat kesehatan, hingga digitalisasi distribusi.

Menurut data Kementerian Kesehatan RI, pasar alat kesehatan Indonesia memiliki potensi mencapai US$ 2,2 miliar per tahun. Ditambah dengan belanja kesehatan nasional yang terus meningkat, industri ini diprediksi akan terus berkembang dalam beberapa dekade ke depan.

Sementara itu, regulasi farmasi di Indonesia terus berkembang. Salah satu kebijakan strategis yang akan berdampak besar adalah kewajiban sertifikasi halal pada 2026. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi produk farmasi, tetapi juga untuk seluruh rantai distribusi, termasuk jasa maklon, logistik, dan retailer.

Kebijakan ini akan meningkatkan daya saing industri farmasi Indonesia dan alat kesehatan Indonesia untuk pasar dalam dan luar negeri. Daya saing yang juga perlu ditopang dengan penguatan jaringan distribusi produk kesehatan ke seluruh wilayah di Indonesia.

Sebagai negara kepulauan dengan beragam kondisi geografis, tiap daerah memiliki tantangan tersendiri dalam ketersediaan infrastruktur yang menunjang kualitas pendistribusian produk kesehatan hingga sampai ke tangan konsumen.

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia yang dirilisKemenkes RI pada 2024, terdapat 3.155 unit rumah sakit di Indonesia yang terdiri dari 2.636 unit rumah sakit umum dan 519 unit rumah sakit khusus. Di sisi lain, tercatat ada 10.180 puskesmas, 14.564 klinik pratama, dan 2.697 klinik utama, serta47.078 sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan, dan394.263 Posyandu aktif di Indonesia pada 2023.

Bagi investor yang mencari sektor berkelanjutan dengan dampak besar bagi masyarakat, inilah saat yang tepat untuk masuk ke industri kesehatan. Dengan strategi yang tepat, investasi di sektor ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada masa depan kesehatan nasional.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

LIVE STREAMING

Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV