JAKARTA, investor.id – Kredit UMKM mencatat pertumbuhan sebesar 2,1% year on year (yoy) menjadi Rp 1.393,4 triliun pada Februari 2025, menegaskan rekor pertumbuhan terendah pascapandemi Covid-19.

Berdasarkan data uang beredar (M2) Bank Indonesia (BI), kredit UMKM pada awal tahun 2025 masih belum mampu bangkit dari rentetan pelemahan pada 2024. Kredit UMKM belum jua terangkat meski disulut momen jelang Ramadan dan Lebaran.

Pertumbuhan 2,1% yoy itu jadi yang terburuk pascapandemi Covid-19 dinyatakan berakhir pada Juni 2023. Bahkan jika menengok jauh ke belakang, kinerja bulanan kredit UMKM pada Februari 2025 juga menjadi yang terendah selama 39 bulan terakhir atau lebih dari 3 tahun belakangan.

Kredit UMKM secara rinci pada Februari 2025 tersebar untuk kredit mikro Rp 627,2 triliun yang turun 0,9% yoy; kredit kecil Rp 461,1 triliun atau naik 7,9 yoy; dan kredit menengah Rp 305,0 triliun atau meningkat sedikit 0,5% yoy.

Sedikit kabar baik, pertumbuhan mini dari kredit UMKM di awal tahun 2025 masih lebih baik saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Sekitar rentang Agustus 2020 – April 2021, kredit UMKM bahkan tercatat ke rentang pertumbuhan negatif. Posisi terdalam, kredit UMKM jatuh -2,95%.

Kinerja kredit UMKM telah jauh tertinggal dari perkembangan total kredit perbankan yang tumbuh 9,0% yoy menjadi Rp 7.684,1 triliun berdasarkan data M2. Kredit korporasi menopang dengan peningkatan 14,7% yoy menjadi Rp 4.185,4 triliun.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 5,1% yoy menjadi Rp 8,612,5 triliun pada Februari 2025. Tren perkembangan DPK perbankan itu bergerak naik lebih tinggi dari bulan sebelumnya 4,8% yoy.

Langkah Prabowo

Dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/3/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa presiden telah memberi arahan untuk memacu penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, seperti UMKM.

Prabowo, kata Airlangga secara khusus memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut dia, akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) dalam komite terkait.

“Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” ungkap Airlangga dalam keterangan pers usai bertemu Presiden Prabowo.

Sementara mengacu laporan Kementerian UMKM, realisasi penyaluran KUR sampai dengan 16 Maret 2025 telah mencapai Rp 44,73 triliun kepada 788.237 debitur. Program KUR menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara nasional.

Realisasi penyaluran KUR selama 2,5 bulan itu terbilang sangat lambat jika disandingkan target Rp 300 triliun sepanjang tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, penyaluran KUR seharusnya bisa mencapai Rp 25 triliun per bulan. Artinya, penyaluran KUR hingga medio Maret 2025 semestinya sudah mencapai sekitar Rp 62,5 triliun.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengakui lambatnya realisasi penyaluran KUR tersebut. Menurut dia, masih terdapat berbagai macam kendala untuk mencapai target tersebut, mulai dari isu terkait administrasi, informasi ketentuan dan kriteria KUR, hingga soal agunan tambahan.

“Target penyaluran KUR 2025 sebesar Rp 300 triliun, dengan target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang, dan target debitur graduasi sebesar 1,17 juta orang, serta 60% penyaluran untuk sektor produksi,” ucap Maman dalam pernyataan resmi yang diterima pada Kamis (19/3/2025).

Dia juga memahami penyaluran KUR punya kompleksitas yang luar biasa. Kementerian UMKM berharap bank penyalur dapat memetakan inti permasalahan pendistribusian KUR sehingga target bisa tercapai.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

LIVE STREAMING

Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV