JAKARTA, investor.id — Kenaikan royalti nikel dinilai belum saatnya dilakukan. Hal ini dapat mengganggu iklim investasi dan menurunkan daya saing produk hilirisasi.

“Kami dengan tegas menolak rencana kenaikan royalti pada saat ini demi menjaga iklim investasi dan daya saing produk hilirisasi nikel Indonesia,” kata Ketua Umum FINI (Forum Industri Nikel Indonesia), Alexander Barus, mewakili seluruh anggota, dalam keterangan tertulis.

Penolakan FINI tersebut menindaklanjuti rencana kenaikan royalti atas sejumlah komoditas mineral dan Batubara, yang diusulkan Kementerian ESDM dalam paparan Konsultasi Publik Usulan Penyesuaian Jenis dan Tarif PNBP SDA Minerba yang digelar Sabtu (8/3/2025).

Salah satunya, pemerintah mengusulkan tarif progresif atas bijih nikel naik mulai 14%—19% menyesuaikan harga mineral acuan (HMA), yang sebelumnya hanya sebesar 10%. Angka kenaikan ini adalah sebesar 40%-90% dari single tarif bijih nikel yang berlaku sebelumnya.

Selain itu, tarif progresif nikel matte (bahan baku baterai) juga diusulkan naik 4,5%—6,5% menyesuaikan HMA sementara windfall profit dihapus. Sebelumnya berlaku single tariff 2% dan windfall profit bertambah 1%.

Angka kenaikan ini adalah sebesar 150%-200% dari single tarif bijih nikel yang berlaku sebelumnya. Alexander Barus mengatakan, penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Diantaranya, kondisi ekonomi global tak menentu.

“Saat ini, pertumbuhan ekonomi global tertekan akibat perang berkepanjangan, perang dagang dan penurunan permintaan produk nikel dunia (akibat produk substitusi Lithium Ferro-Phospahate), yang menyebabkan harga nikel mencapai level terendah sejak tahun 2020,” papar Barus.

Permintaan pasar China pada nikel juga melemah,  lebih rendah dari yang diharapkan.

Barus mengungkapkan, hilirisasi nikel sangat bergantung pada industri baja dunia, yang saat ini didominasi oleh China yang sedang mengalami pelemahan ekonomi. Selain itu, dampak meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika dan China (penerapan tarif tinggi) dapat menghambat pertumbuhan industri kendaraan listrik.

Kebijakan Pemerintah menaikkan sejumlah biaya, seperti kenaikan UMR (Upah Minimum Regional) yang signifikan, penggunaan Biodiesel 40 yang lebih mahal, kewajiban retensi DHE (Devisa Hasil Ekspor), dan semakin sulitnya mendapat pasokan bijih nikel, telah meningkatkan biaya produksi/operasional perusahaan tambang maupun perusahaan pengolahan/pemurnian nikel yang ada di Indonesia.

Sementara itu, hilirisasi diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja. Kebijakan pemerintah terkait hilirisasi nikel menciptakan lapangan kerja sebanyak 350.000 orang dan berhasil menurunkan kesenjangan pendapatan (terutama di Indonesia Timur).

Dampak Global Minimum Tax Menghapus Tax Holiday, juga membebani keuangan industri nikel sebagai industri pionir. Dampaknya, arus kas ketat, pembayaran pinjaman menurun, berisiko bagi perbankan, serta mengancam lapangan kerja (PHK) di sektor pertambangan dan pengolahan nikel .

Sementara itu, kontribusi PNBP telah mencapai target. Dalam hal ini, sub sektor mineral dan batubara telah memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional, dengan pencapaian penerimaan PNBP yang selalu melampaui target, di mana tahun 2020 (110,25%), 2021 (193,03%), 2022 (180,91%), 2023 (118,41%), dan 2024 (125,84%).

“Oleh karena itu, kami berpendapat belum waktunya saat ini untuk menaikkan tarif royalti terutama nikel dan turunan hilirasasinya,” tegas Barus.

Tak hanya itu, lanjut Barus, seluruh perusahaan tambang dan pengelolaan dan/atau pemurnian nikel di Indonesia tengah menghadapi masa sulit selama dua tahun terakhir akibat faktor- faktor yang telah dijelaskan di atas. PHK sudah diambang mata.

“Meskipun demikian, FINI selaku mitra Pemerintah selalu terbuka untuk berdialog dan berdiskusi sehingga program hilirisasi dan industrialisasi sektor nikel dapat melewati masa sulit dan mempercepat hilirisasi yang berkelanjutan,” tandas Barus.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

LIVE STREAMING

Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV