JAKARTA,investor.id- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar organisasi masyarakat (ormas) tidak melakukan pungutan liar (pungli) berkedok THR lebaran.

Jika melanggar, pihaknya akan bertindak tegas terhadap kader yang tetap mengajukan proposal permohonan THR atas nama organisasi. Dia bahkan memastikan akan mencopot pimpinan daerah yang melanggar aturan tersebut.

"Saya larang keras untuk bikin proposal. Kalau Ketua DPD saya, Ketua DPC bikin proposal, aku minta langsung dipecat," kata Hercules Hercules di sela-sela acara Pramilad GRIB Jaya di Hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Menurut Hercules, GRIB Jaya merupakan salah satu organisasi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia meminta seluruh kader menjaga nama baik organisasi serta citra Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

"Saya bilang, Ormas ini termasuk salah satu pendukung menang Pilpres 2024. Bapak Presiden kita, Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi wakil dan presidennya Pak Prabowo. Jadi tolong dijaga Ormas ini dengan baik-baik," ujar Hercules.

Karena itu, Hercules melarang kader GRIB Jaya meminta tunjangan hari raya (THR) jelang Lebaran Idulfitri 2025 ke tempat usaha atau industri. Menurut dia, jika membutuhkan dana, maka sebaiknya komunikasikan dengan teman-teman dalam organisasi.

"Saya larang keras untuk bikin proposal. Saya larang keras GRIB untuk meminta-minta (THR). Tetapi kalau memang kamu mau minta, teman kamu sendiri, sahabat kamu sendiri pengusaha, kamu datang, 'brother, aku mau bikin kegiatan ini, aku minta di support'," tandas Hercules.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan TNI, Polri hingga kejaksaan untuk memberantas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli), termasuk di kawasan industri. Perintah Prabowo itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI, Polri dan Kejaksaan untuk melihat seperti itu," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Luhut memastikan pemerintah akan bertindak tegas terkait pungli yang dilakukan Ormas. Ia mengatakan bakal dipelajari dengan baik. "Pokoknya harus tertib," kata Luhut.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

LIVE STREAMING

Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV