SUBANG, investor.id - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Farah Puteri Nahlia, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI yang saat ini tengah dibahas di DPR tidak akan mengkhianati semangat reformasi.

Keduanya memastikan, tidak ada satu pun pasal dalam revisi tersebut yang berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Pernyataan kedua kader PAN ini menanggapi polemik mengenai revisi UU TNI yang tengah dibahas DPR. Masyarakat khawatir revisi ini mengembalikan dominasi militer seperti halnya terjadi pada era Orde Baru. Ada Kekhawatiran revisi tersebut dapat mengancam prinsip reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.

“Sebagai partai yang lahir di era reformasi, (PAN) akan terus mengawal revisi UU TNI agar tetap sesuai dengan cita-cita reformasi,” ujar Eddy di sela acara Bazar Murah Ramadhan yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) di Subang, Jawa Barat, pada Minggu (16/3/2025).

Dia menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap akan menjunjung tinggi supremasi sipil.

Sementara itu, Farah Puteri Nahlia menyatakan, dirinya terbuka terhadap masukan dari masyarakat sipil yang merasa khawatir dengan pembahasan revisi UU TNI.

Ia menjamin bahwa dalam revisi tersebut tidak ada pasal yang memberikan keleluasaan bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan strategis di kementerian maupun lembaga negara.

Selain membahas revisi UU TNI, acara Bazar Murah Ramadhan di Subang juga menyediakan 500 paket sembako bagi warga. Eddy Soeparno juga mengumumkan bahwa pihaknya akan menyediakan program mudik gratis bagi 2.000 warga yang ingin pulang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

LIVE STREAMING

Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV