JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) berencana untuk melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan program tiga juta rumah. Dalam hal ini pemerintah berencana untuk menerbitkan SBN perumahan sebagai upaya memenuhi likuiditas dalam program tiga juta rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pelaksanaan pembelian SBN ini. Nantinya dalam pembelian ini akan dilakukan mekanisme strategi penukaran utang jangka pendek menjadi jangka panjang atau debt switching.

“Kami sudah berbicara dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) bahwa dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching, untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tetapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta Cita berkaitan dengan hilirisasi, ketahanan pangan dan program-program lain,” ucap Perry dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2/2025).

Sebelumnya pemerintah dan BI sudah melakukan pembelian SBN untuk membiayai program penanganan pandemi Covid-19. Dana yang didapatkan dari mekanisme debt switching akan digunakan untuk membiayai program prioritas pemerintah.

Untuk rencana operasi moneter 2025, dilakukan berdasarkan berbagai perkembangan mulai dari uang primer, kebutuhan likuiditas, hingga ekspansi melalui pembelian SBN dari pasar sekunder.

“Hal itu menunjukkan bagaimana komitmen kami yang sangat tinggi dan dukungan BI tidak hanya dari kebijakan tetapi juga pendanaan untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita,” tegas Perry.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menerbitkan SBN perumahan yang dananya akan dialokasikan terutama untuk membiayai pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Skema ini akan menjadi modifikasi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerjasama nanti dengan BI, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi GWM (Giro Wajib Minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Dengan ikhtiar itu Sri Mulyani yakin pemerintah dapat meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk mengakomodasi permintaan masyarakat yang ingin membeli rumah dengan fasilitas MBR ataupun yang komersial.

“Selain itu kami mengelola APBN termasuk berbagai biaya untuk berbagai program-program Asta Cita,” kata Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

LIVE STREAMING

Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV