Situasi keuangan Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Dengan utang dan bunga yang jatuh tempo dalam waktu dekat mencapai kurang lebih Rp1.300 triliun, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp3.500 triliun, beban fiskal pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi tantangan besar. Jika tidak dikelola dengan strategi yang tepat, tekanan ini dapat menghambat program pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan secara efektif adalah revitalisasi sektor pertambangan, yang merupakan salah satu sektor dengan potensi pendapatan terbesar bagi negara. Langkah ini harus dilakukan dengan keterlibatan aktif negara, memastikan bahwa kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Kemitraan yang Berkeadilan

Saat ini, banyak tambang dikelola oleh perusahaan swasta, termasuk pihak asing, dengan negara hanya berperan sebagai regulator dan penerima pajak serta royalti. Model ini tidak memberikan manfaat optimal bagi keuangan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi kepemilikan tambang dengan mekanisme berikut:

Negara sebagai pemilik utama, perusahaan sebagai mitra kerja.

Negara mengambil alih kepemilikan tambang, tetapi perusahaan yang telah memiliki izin tetap bisa beroperasi dengan status mitra dalam perjanjian kontrak kerja. Mereka tetap melakukan eksplorasi dan produksi, tetapi negara memiliki kontrol penuh atas distribusi hasilnya.

Penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya.

Dengan skema ini, negara tidak hanya menjadi penerima pajak dan royalti, tetapi juga pemegang kendali atas seluruh rantai produksi dan distribusi hasil tambang.

Selama ini, salah satu penyebab minimnya penerimaan negara dari sektor tambang adalah karena hasil tambang diekspor dalam bentuk mentah. Nilai tambah yang seharusnya dinikmati oleh Indonesia justru dinikmati oleh negara lain yang mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk bernilai tinggi.

Solusi konkret yang bisa dilakukan adalah mengambil alih seluruh smelter oleh negara, sehingga perusahaan tambang hanya bertugas menambang dan menjual bahan mentahnya kepada negara. Dengan demikian Negara mengontrol harga dan pasokan bahan mentah.

Produk yang diekspor sudah dalam bentuk olahan dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Indonesia tidak lagi bergantung pada negara asing dalam urusan pemurnian bahan tambang.

Dengan strategi ini, negara bisa meningkatkan pendapatan tanpa perlu menasionalisasi seluruh sektor tambang secara langsung, melainkan hanya mengambil alih bagian hilir yang paling menguntungkan.

Salah satu persoalan besar dalam perekonomian Indonesia adalah ketimpangan antara total aset BUMN yang mencapai Rp10.000 triliun, tetapi hanya mampu menghasilkan laba sekitar Rp100 triliun per tahun. Ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan aset negara. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN Evaluasi dan restrukturisasi BUMN yang tidak produktif.

BUMN yang mengalami kerugian atau memiliki kinerja buruk harus diaudit dan direstrukturisasi agar lebih efisien. Jika diperlukan, BUMN yang tidak memiliki daya saing tinggi bisa dilebur atau diprivatisasi sebagian dengan tetap mempertahankan kontrol negara.

-Kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi.

Alih-alih membebani APBN, BUMN bisa bermitra dengan swasta dalam skema yang transparan untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kepentingan negara.

- Meningkatkan efisiensi manajemen dan mengurangi kebocoran anggaran.

Kebocoran anggaran di BUMN sering menjadi masalah yang menggerus pendapatan negara. Digitalisasi dan tata kelola yang lebih transparan harus diperkuat untuk menghindari korupsi dan mismanajemen.

Selain dari sektor tambang dan BUMN, reformasi pajak dan pengawasan juga sangat penting untuk memastikan penerimaan negara tetap kuat. Beberapa langkah yang bisa diambil:

Peningkatan pajak dan royalti bagi perusahaan tambang.

Dengan model kepemilikan tambang yang kembali ke negara, perusahaan tambang tetap beroperasi sebagai mitra tetapi dikenakan pajak dan royalti lebih tinggi sesuai dengan keuntungan yang mereka dapatkan.

Pengawasan ketat terhadap pertambangan ilegal.

Setiap tahun, negara kehilangan triliunan rupiah akibat tambang ilegal yang tidak membayar pajak dan merusak lingkungan. Perlu ada sistem digital dan blockchain untuk mencatat produksi tambang dan mencegah manipulasi data.

Dalam jangka pendek, memangkas anggaran adalah langkah yang bisa dilakukan, tetapi ini tidak bisa menjadi solusi permanen. Oleh karena itu, selain dari sektor tambang dan optimalisasi BUMN, pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah diversifikasi ekonomi. Mengembangkan sektor ekonomi digital, industri kreatif, dan energi terbarukan sebagai sumber pendapatan alternatif. Menarik investasi asing secara selektif: Memberikan insentif kepada investor yang berinvestasi dalam industri berbasis teknologi tinggi, bukan hanya eksploitasi sumber daya alam. Mengurangi belanja yang tidak produktif: Pemangkasan anggaran birokrasi dan proyek-proyek yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan kondisi utang yang tinggi dan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja negara, Indonesia membutuhkan solusi besar dan berdaya guna untuk mengatasi masalah keuangan nasional.

Revitalisasi sektor pertambangan dengan mengembalikan kepemilikannya ke negara, mengambil alih smelter, mengoptimalkan aset BUMN, dan memperbaiki tata kelola pajak serta pengawasan, adalah langkah strategis yang bisa memberikan pemasukan besar bagi negara dalam waktu yang relatif cepat.

Lebih dari itu, langkah-langkah ini tidak melanggar aturan dan UUD 1945, tetapi justru mengembalikan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan alam harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemauan politik yang kuat dan transparansi dalam pelaksanaannya. Tanpa itu, reformasi ini hanya akan menjadi wacana yang tidak pernah terwujud. Indonesia harus berani mengambil langkah besar sebelum terlambat.

*)  Direktur Dehills Institute

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

LIVE STREAMING

Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV