JAKARTA, investor.id – Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengadakan pertemuan pada hari ini, Sabtu (22/3/2025), di Pendopo, Kementerian PU, Jakarta.

Pada pertemuan yang turut dihadiri Kepala Bappenas Rachmat Pambudy itu, kedua pejabat tinggi negara tersebut bersepakat bersinergi mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) sinergi dukungan MBG.

“Baru saja kita saksikan penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan BGN tentang sinergi dukungan program MBG sekaligus perjanjian kerja sama antara Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang dukungan untuk pembangunan dapur beserta fasilitas pendukungnya pada program MBG dan PKS antara BGN dan BUMN tentang dukungan untuk peralatan dapur umum beserta fasilitas pendukungnya pada program makan MBG,” ucap Dody, Sabtu (22/3/2025).

Dody menjelaskan, kesepakatan dan perjanjian tersebut merupakan langkah konkret wujud sinergi antar-lembaga untuk mendukung program MBG, yang merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC/Quick Wins) dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Kesepakatan dan perjanjian ini, Dody melanjutkan, juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.

“Kami menyadari, dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program MBG. Karena itu, pada hari ini Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, dan BUMN Karya telah menandatangani PKS untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan pembiayaan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR),” tambah Dody.

Beberapa fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL). Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

“Kami berharap, inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi yang telah disebutkan, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari program MBG,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU Triono Junoasmono menyebut, dana CSR yang akan digunakan untuk membangun SPPG berasal dari tiga BUMN Karya yaitu PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT PP Tbk (PTPP).

Triono memperkirakan, untuk pembangunan satu unit dapur SPPG akan memerlukan dana CSR kurang lebih Rp 4,5 Miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

“Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Pembangunan dapur SPPG akan berlangsung selama kurang lebih selama empat bulan, sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini,” kata dia.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kementerian PU dalam rangka agar pengembangan pembangunan infrastruktur bisa lebih dipercepat. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

LIVE STREAMING

Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV